Tangerang, POTRETSATU.COM - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Kota Tangerang menggelar aksi solidaritas di Tugu Adipura, Kota Tangerang untuk aktivis KontraS, Andrie Yunus, Kamis (9/4/2026).
Mereka datang membawa kegelisahan yang sama yakni kekerasan terhadap aktivis dinilai bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap demokrasi.
Aksi ini bukan mobilisasi spontan. Ia merupakan kelanjutan dari konsolidasi yang telah dibangun sejak pasca-Lebaran, tepatnya pada 26 Maret 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan mahasiswa untuk merajut kekuatan, menyatukan sikap, sekaligus menegaskan tekanan terhadap aparat penegak hukum agar tidak lamban dalam mengusut kasus yang menimpa Andrie Yunus.
Sejumlah organisasi mahasiswa lintas ideologi tampak hadir dalam barisan aksi. Mulai dari GMNI, HMI MPO, HMI, hingga PMII. Mereka berdiri dalam satu garis tuntutan: hentikan kekerasan terhadap aktivis dan jaga ruang demokrasi tetap hidup.
Koordinator Lapangan aksi, Elwin Mendrofa, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari rasa duka sekaligus tanggung jawab moral mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil.
“Teman-teman ini mencoba untuk ikut serta bersedih atas Andrie Yunus yang mengalami penyiraman air keras,” ujar Elwin kepada wartawan di lokasi aksi.
Namun, bagi Elwin, kasus yang menimpa Andrie Yunus bukan hanya persoalan individu, melainkan simbol dari upaya pembungkaman terhadap suara kritis.
Ia menilai, tindakan kekerasan terhadap aktivis merupakan bentuk ancaman nyata terhadap kebebasan berekspresi—hak fundamental yang dijamin dalam konstitusi.
“Kita melihat ini sebagai ancaman terhadap demokrasi. Ketika aktivis diserang, itu artinya ruang kritik sedang ditekan,” katanya.
Lebih lanjut, Elwin juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum intelijen negara dalam peristiwa tersebut. Meski belum disertai bukti yang dipublikasikan secara resmi, kecurigaan ini menjadi salah satu titik tekan dalam tuntutan mahasiswa.
“Di balik peristiwa itu pasti ada dalangnya, tapi sampai sekarang belum ada pernyataan resmi siapa otak intelektualnya,” tegasnya.
Pernyataan ini memperlihatkan ketidakpercayaan mahasiswa terhadap proses penegakan hukum yang berjalan. Mereka menilai, pengungkapan pelaku lapangan saja tidak cukup jika aktor intelektual di baliknya tidak disentuh.
Dalam kerangka hukum, mahasiswa menegaskan bahwa kebebasan berpendapat telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan terhadap aktivis dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi.
“Elit atau siapa pun tidak boleh anti kritik. Penyerangan terhadap aktivis itu melawan konstitusi,” ujar Elwin.
Bahkan, dalam nada yang lebih keras, ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi.
Meski mengangkat isu sensitif, jalannya aksi berlangsung relatif kondusif. Aparat keamanan tampak berjaga di sekitar lokasi, namun tidak ada gesekan berarti antara petugas dan massa aksi.
Elwin memastikan bahwa tidak ada intimidasi yang terjadi selama aksi berlangsung.
“Tidak ada intimidasi, semua berjalan lancar,” katanya singkat.
Situasi ini menunjukkan bahwa ruang ekspresi publik masih terbuka, setidaknya dalam konteks aksi di daerah. Namun, bagi mahasiswa, hal itu tidak serta-merta menghapus kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi secara nasional.
Di sisi lain, aksi ini juga mencerminkan konsolidasi kekuatan mahasiswa yang mulai kembali menemukan momentumnya. Kelompok Cipayung, yang selama ini dikenal sebagai forum komunikasi organisasi mahasiswa ekstra kampus, tampak berupaya menghidupkan kembali tradisi gerakan kolektif.
Tidak hanya berhenti pada aksi simbolik, mahasiswa juga menyiapkan langkah lanjutan. Mereka menyatakan siap menggelar aksi dengan skala lebih besar, bahkan hingga ke tingkat nasional, jika tidak ada perkembangan signifikan dalam penanganan kasus ini.
“Kalau belum ada perkembangan, kami akan konsolidasi untuk aksi lebih besar di pusat,” ujar Elwin.
Ancaman mobilisasi lanjutan ini menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap aparat penegak hukum akan terus ditingkatkan. Mahasiswa tidak ingin kasus ini berakhir tanpa kejelasan, sebagaimana sejumlah kasus kekerasan terhadap aktivis di masa lalu yang menguap tanpa penyelesaian.
Dalam tuntutan akhirnya, mahasiswa menegaskan bahwa yang paling penting adalah mengungkap dalang utama di balik penyerangan tersebut. Bagi mereka, keadilan tidak akan tercapai jika hanya pelaku lapangan yang dihukum, sementara aktor intelektual tetap bebas.
“Harapan kami, otak intelektualnya dibuka ke publik, jangan hanya pelakunya saja,” tutup dia. (Vid)
