Jakarta, 6 Desember 2025 — Hujan deras awal Desember 2025 meninggalkan jejak panjang di sejumlah wilayah Sumatera: rumah-rumah terendam, jalan putus, dan ribuan warga mengungsi. Menanggapi kondisi darurat itu, kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup segera menggalang bantuan dari 17 mitra strategis. Pada Sabtu pagi, 6 Desember 2025, seluruh paket bantuan yang terkumpul diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Lanud Halim Perdanakusuma. Serah terima dipimpin oleh Sekretaris KLH/Sestama BPLH kepada Deputi BNPB Bidang Sistem dan Strategi dan disaksikan perwakilan Komandan Lanud, menandai titik awal distribusi.
Sekretaris Kementerian LH/Sekretaris BPLH, Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan pesan langsung dari Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq yang menyatakan “Kita tidak hanya mengirimkan barang; kita mengirimkan kepedulian dan harapan.” Menteri Hanif ingin memastikan KLH/BPLH menjadi bagian untuk mengatasi kondisi di daerah terdampak bencana, dan akan selalu berkoordinasi dengan BNPB agar bantuan bisa sampai tepat sasaran dan mendukung pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.
Total bantuan yang berhasil dihimpun mencapai Rp 5,25 miliar, dialokasikan untuk Aceh Rp 1,3 miliar, Sumatera Utara Rp 1,25 miliar, dan Sumatera Barat Rp 1,2 miliar. Bantuan berupa logistik—sembako, perlengkapan bayi, pakaian, selimut—dengan perkiraan volume sekitar 200 ton, serta bantuan tunai. Bantuan dikirim menggunakan 3 truk tronton dan 2 mobil box; tiga truk tronton tersebut diarahkan ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk pengiriman laut agar dapat menjangkau wilayah yang lebih jauh. Untuk mempercepat akses kebutuhan mendesak, sebagian bantuan tunai kami salurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI), sementara sebagian lain diserahkan langsung ke lokasi terdampak sesuai kebutuhan lapangan.
“Koordinasi cepat dengan BNPB, PMI, dan pemerintah daerah adalah kunci; setiap langkah kami dokumentasikan agar bantuan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan mitra,” jelas Sekretaris Kementerian LH/Sekretaris BPLH, Rosa Vivien Ratnawati.
Selain logistik konvensional, KLH/BPLH memfasilitasi dukungan teknologi untuk memperlancar koordinasi darurat dengan menyalurkan 5 unit Starlink dari mitra: 2 unit diserahkan kepada Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang), 1 unit ke diserahkan kepada Plt. Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa, dan 2 unit diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Aceh Timur. Kehadiran Starlink memperkuat konektivitas di lokasi yang infrastruktur komunikasinya terganggu sehingga koordinasi distribusi dan respons lapangan menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Meski demikian, kebutuhan dasar—air bersih, makanan, dan pakaian—tetap menjadi prioritas utama di ketiga kabupaten tersebut.
Tim KLH/BPLH juga dikerahkan awal Desember untuk memetakan dampak di Pantai Air Tawar, Batu Busuak, Padang Pariaman, dan Gurun Laweh (Nanggalo) di Sumatera Bara. Tim telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD setempat, menyiapkan logistik melalui vendor lokal, melakukan proses loading, dan pada 6 Desember menyerahkan bantuan di tingkat provinsi bersama Gubernur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala BPBD sebelum truk-truk bergerak menuju tujuh kabupaten/kota penerima yang telah dipetakan kebutuhannya.
Di lapangan, setiap paket membawa harapan: relawan basah kuyup menata karung beras, petugas menurunkan kotak bantuan melewati jalan berlumpur, dan keluarga penerima menatap selimut serta makanan hangat dengan mata berkaca-kaca. Pengalaman itu menegaskan prinsip kerja kami: kecepatan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas.
Ke depan, KLH/BPLH akan terus memperkuat koordinasi dengan BNPB, PMI, pemerintah daerah, dan mitra swasta untuk memastikan bantuan tidak hanya cepat sampai tetapi juga tepat guna. Fokus tindak lanjut meliputi percepatan distribusi air bersih, penguatan komunikasi di titik-titik kritis, dan dukungan pemulihan lingkungan pascabencana agar proses rehabilitasi berjalan terukur dan berkelanjutan.
