FOTO : Mobil milik warga Lippo Village Karawaci (LVK) terhenti di boom gate perumahan setelah pemiliknya menolak menunjukkan KTP kepada petugas keamanan saat hendak masuk ke kawasan tempat tinggalnya sendiri, Senin (9/11/2026).Tangerang, POTRETSATU.COM - Buntut aksi 28 Oktober 2026 yang melibatkan Paguyuban Lippo Village Karawaci (LVK) masih berlanjut. Warga mengeluhkan perlakuan yang dinilai tidak wajar dari pengelola, mulai dari diminta scan KTP saat masuk, kartu akses boomgate diblokir, hingga sampah di depan rumah tidak diangkut.
Keluhan tersebut mencuat setelah sejumlah pemilik rumah mengaku diarahkan untuk menunjukkan KTP saat hendak memasuki boomgate menuju rumahnya sendiri, pada Senin (9/11/2026).
Salah seorang warga yang namanya enggan disebutkan mengaku mendapat perlakuan kurang mengenakan dari petugas keamanan di boomgate karena diminta menunjukkan KTP.
Atas kejadian tersebut, dirinya bahkan meninggalkan kendaraannya di pintu masuk boomgate.
"Sedari awal saya memang tidak memiliki kartu akses karena saya tidak mau tebus kartu akses perdana yang ditetapkan secara sepihak oleh Pengelola. Sudah 3 tahun ini berjalan dan selama ini saya keluar masuk tanpa scan KTP tidak dipermasalahkan security," ujarnya.
Sampah Tidak Diangkut, Warga Pertanyakan IPKL
Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Ia mempertanyakan mengapa sampah di depan rumahnya tidak diangkut, sementara sampah warga lain diangkut.
"Kenapa sampah di depan rumah saya tidak diangkut sementara yang lain diangkut, apakah ini menyangkut pertanyaan kami tentang kemana perginya uang IPKL yang kami bayarkan?" Terangnya.
Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar soal pelayanan, tetapi sudah menyangkut dugaan perlakuan tidak adil terhadap warga yang kritis terhadap pengelola.
Warga Pertanyakan Legalitas PT TMD sebagai Pengelola
Di tengah rentetan keluhan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar dari warga: apa dasar hukum PT Tata Mandiri Daerah (TMD) mengelola kawasan Lippo Village Karawaci dan memungut iuran dari warga?
Menurut warga, mereka tidak pernah membuat perjanjian ataupun dilibatkan untuk memilih pengelola yang mengelola uang warga dalam bentuk pungutan Iuran Pengelolaan Kawasan Lingkungan (IPKL).
"Kami tidak pernah tanda tangan perjanjian apa pun dengan TMD. Kami tidak pernah dilibatkan untuk memilih siapa yang mengelola kawasan ini. Tiba-tiba kami diwajibkan bayar IPKL, wajib tebus kartu akses, kalau tidak, akses kami dibatasi. Ini yang kami pertanyakan, apa dasar legalitas TMD sebagai pengelola?" ujar salah seorang warga LVK.
Warga menilai, jika tidak ada kesepakatan yang jelas antara warga sebagai pemilik rumah dengan pihak pengelola, maka pungutan IPKL, kewajiban kartu akses, hingga pembatasan akses masuk ke rumah sendiri perlu dipertanyakan keabsahannya.
Mereka juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana IPKL yang selama ini dibayarkan warga, termasuk rincian penggunaan dana untuk keamanan, kebersihan, dan pemeliharaan lingkungan.
"Kalau kami diminta bayar, kami berhak tahu dasar hukumnya apa, uangnya dipakai untuk apa, dan siapa yang menunjuk pengelola ini. Selama ini kami tidak pernah diajak bicara," tambah warga lainnya.
TMD Belum Beri Keterangan
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT TMD selaku pengelola Lippo Village Karawaci belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga tersebut, termasuk soal permintaan scan KTP, pemblokiran kartu boomgate, sampah yang tidak diangkut, serta pertanyaan warga soal legalitas pengelolaan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak siar bagi pihak PT TMD maupun Paguyuban Lippo Village Karawaci untuk memberikan klarifikasi secara berimbang sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Harso).
