Ratusan massa memadati halaman depan SMAN 32 Kabupaten Tangerang, mendesak transparansi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan meminta Gubernur Banten turun tangan mengevaluasi persoalan yang dinilai terus berulang setiap tahun.
FOTO : Ratusan massa memadati halaman depan SMAN 32 Kabupaten Tangerang saat menggelar aksi damai menuntut transparansi SPMB, Rabu (1/7/2026).
Tangerang, POTRET SATU. COM - Polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Provinsi Banten kembali memicu gelombang aksi. Ratusan massa memadati halaman depan SMAN 32 Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menuntut transparansi dalam proses penerimaan peserta didik baru, Rabu (1/7/2026).
Dengan membawa sejumlah spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian, massa mempertanyakan pelaksanaan SPMB yang dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya di tengah masyarakat. Mereka mendesak agar seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan siswa baru.
FOTO : Sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan aksi terpasang di gerbang SMAN 32 Kabupaten Tangerang, di antaranya desakan pembentukan tim audit penerimaan siswa baru tahun 2024, 2025, dan 2026. Dan "Bangunan ini disegel oleh rakyat tertindas" turut terpasang sebagai bagian dari aksi protes di gerbang sekolah.
Dalam aksi tersebut, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu juga mendesak Gubernur Banten dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk tidak menganggap persoalan ini sebagai hal yang sepele. Menurut mereka, apabila polemik serupa terus berulang setiap tahun, hal itu menjadi sinyal bahwa sistem dan pelaksanaan SPMB perlu dievaluasi secara menyeluruh.
"Jangan sampai sekolah negeri berdiri di tengah masyarakat, tetapi masyarakat di sekitarnya justru merasa semakin sulit mengaksesnya."Yasin Supriatna perwakilan massa aksi.
Salah seorang perwakilan massa, Yasin Supriatna, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap masa depan pendidikan di wilayah Kabupaten Tangerang. Ia menegaskan, aksi ini adalah suara para orang tua dan warga yang menginginkan keadilan dalam dunia pendidikan.
"Kami meminta Gubernur Banten dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk tidak menutup mata terhadap keresahan masyarakat. Kami berharap aksi ini menjadi bahan evaluasi agar ke depan masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah negeri memiliki kesempatan yang lebih adil untuk memperoleh pendidikan," tegas Yasin.
Aparat kepolisian dari jajaran Polsek setempat turut hadir mengawal jalannya aksi agar berlangsung tertib dan kondusif. Kehadiran petugas keamanan dinilai penting mengingat jumlah massa yang cukup besar dan berkumpul di area yang sama.
FOTO : Kapolsek Curug AKP H.P. Tampubolon, S.T.K., S.I.K., M.Si. mengawal jalannya aksi damai di lokasi untuk memastikan situasi tetap tertib dan kondusif.
Poin Tuntutan Massa Aksi
1. Mendesak Gubernur Banten membentuk tim audit Penerimaan Siswa/i Baru SMAN 32 Kabupaten Tangerang untuk tahun 2024, 2025, dan 2026.
2 Menuntut pencopotan Kepala Sekolah SMAN 32 Kabupaten Tangerang.
3. Meminta transparansi penuh dalam pelaksanaan SPMB agar tidak merugikan warga di sekitar wilayah sekolah.
4. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPMB agar tidak menimbulkan polemik berulang setiap tahun.
Dalam dialog yang berlangsung antara massa dan pihak sekolah, perwakilan pihak sekolah menyampaikan bahwa mereka menerima dan menampung seluruh aspirasi masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi.
Sementara itu, Kepala SMAN 32 Kabupaten Tangerang tidak hadir dalam dialog bersama massa aksi. Ketidakhadiran tersebut menjadi sorotan peserta aksi, yang berharap pihak sekolah dapat memberikan penjelasan secara langsung terkait berbagai aspirasi yang telah disampaikan.
FOTO : Terlihat dialog antara perwakilan Massa dan pihak sekolah SMAN 32 Kabupaten Tangerang.
Massa menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar bentuk protes, melainkan dorongan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB.
Mereka berharap transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan akses pendidikan benar-benar diwujudkan, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah negeri tanpa menimbulkan polemik yang terus berulang dari tahun ke tahun. (Paul).
