FOTO : Suasana di gerbang Taman New Britania saat belasan sekuriti diterjunkan dan warga dihadang, Selasa (10/11/2026).Tangerang, POTRETSATU.COM – Ketegangan antara warga Lippo Village Karawaci dan PT Tata Mandiri Daerah (TMD) kian memanas. Setelah aksi damai 28 Oktober 2026, akses warga dimatikan satu per satu: dimulai di Cendana Icon, berlanjut ke Cendana Peak, dan pada Selasa (10/11/2026) pagi terjadi di Taman New Britania.
Kali ini, Ketua RT setempat ikut ditahan di depan gerbang rumahnya sendiri.
"Saya Ketua RT di sini, kartu akses saya ada, saya beli. Tapi sekarang saya ditahan, disuruh scan KTP. Katanya instruksi TMD," ujarnya dengan nada geram di lokasi.
Belasan Sekuriti Diterjunkan, Tak Mampu Tunjukkan Surat Instruksi
Di lokasi, belasan petugas sekuriti dari PT TMD diturunkan dengan Danru bernama Raihan. Suasana tegang. Warga dan awak media dihadang, sementara kamera sekuriti justru merekam warga.
Saat awak media meminta bukti tertulis instruksi yang mewajibkan warga scan KTP dan menahan akses, pihak sekuriti tidak dapat menunjukkannya.
"Biar Danru saya yang kasih lihat peraturannya, ada kok," tuturnya. Namun hingga situasi mereda, surat tersebut tak pernah diperlihatkan.
IPKL: Wajib Dibayar, Laporan Tak Pernah Ada
Akar kegeraman warga adalah Iuran Pengelolaan Kawasan Lingkungan (IPKL). Setiap bulan warga diwajibkan membayar iuran untuk keamanan, kebersihan, penerangan jalan, dan pemeliharaan lingkungan. Menurut warga, kewajiban itu tidak dibarengi hak yang setara.
Pertama, tidak ada perjanjian. Warga mengaku tidak pernah menandatangani kontrak dengan PT TMD dan tidak pernah dilibatkan dalam memilih pengelola kawasan.
"Kami tidak pernah tanda tangan perjanjian apa pun dengan TMD. Kami tidak pernah dilibatkan untuk memilih siapa yang mengelola kawasan ini. Tiba-tiba kami diwajibkan bayar IPKL, wajib tebus kartu akses, kalau tidak, akses kami dibatasi," ujar salah seorang warga.
Kedua, tidak ada transparansi. Warga tidak pernah menerima laporan yang jelas tentang total IPKL yang terkumpul, penggunaannya, dan pihak yang mengaudit.
"Kalau kami diminta bayar, kami berhak tahu dasar hukumnya apa, uangnya dipakai untuk apa, dan siapa yang menunjuk pengelola ini," tambah warga lainnya.
Ketiga, akses dimatikan. Kartu akses dinilai menjadi alat tekan. Warga yang mempertanyakan IPKL atau ikut aksi damai disebut tiba-tiba mengalami masalah pada aksesnya.
FOTO : Portal dan kamera pengawas di pintu masuk Taman New Britania. Sekuriti disebut tidak bisa menunjukkan surat instruksi tertulis soal kewajiban scan KTP.
Warga menegaskan bahwa mereka bukan menolak membayar iuran lingkungan, melainkan menolak pengelolaan yang dinilai sepihak, tanpa perjanjian, tanpa laporan keuangan terbuka, dan tanpa melibatkan warga.
Tiga Tuntutan Warga
1. Tunjukkan dasar hukum penunjukan TMD sebagai pengelola.
2. Buka laporan keuangan IPKL secara transparan.
3. Hentikan praktik pematian akses sebagai sanksi.
Bhabinkamtibmas Pantau Lokasi
Bhabinkamtibmas Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, hadir di lokasi untuk memantau situasi agar tidak terjadi bentrokan antara warga dan petugas sekuriti.
Hingga berita ini diturunkan, PT TMD selaku pengelola Lippo Village Karawaci belum memberikan keterangan resmi terkait pematian akses di tiga cluster, penahanan Ketua RT, maupun instruksi scan KTP yang tidak dapat dibuktikan secara tertulis oleh petugas di lapangan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi PT TMD untuk memberikan klarifikasi secara berimbang sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Red/Har).
